Pj Wali Kota Pangkalpinang Pastikan Kesiapan Pilkada 2024 Dan Tegaskan Netralitas ASN

oleh
oleh

Pangkalpinang, Portalbatavia

Jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Pemerintah Kota Pangkalpinang menggelar rapat koordinasi Forkopimda Kota Pangkalpinang, Rabu (16/10/2024) di Smart Room Center.

Rapat dipimpin oleh Pj Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama didampingi Sekretaris Daerah, Mie Go membahas berbagai persiapan yang diperlukan dalam penyelenggraaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang.

Budi menyebut bahwa pemilihan kepala daerah telah memasuki tahapan kampanye sehingga dibutuhkan perhatian khusus sehingga proses penyelenggaraan pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Dia menyebut, dalam pelaksanaan pilkada terdapat beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri.

Terkait hibah anggaran, Budi menyebut pemerintah kota telah memastikan
pelaksanaan hibah anggaran pilkada sudah terdistribusi sempurna kepada
penyelenggara Pemilu yakni KPU dan BAWASLU dan Pengamanan Pemilukada kepada TNI dan POLRI.

“Kepada KPU Kota Pangkalpinang sebesar Rp 23.950.284.000 kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang sebesar Rp 6.364.656.000. Sedangkan untuk dana Penganggaran Pemilukada telah dianggarkan dan saat ini sedang dalam proses pencairan yaitu untuk Rp 3.205.756.840,00 dan untuk POLRI dalam hal ini Polresta Pangkalpinang sebesar Rp 1.276.129.000,” jelasnya.

Budi juga meminta agar seluruh pihak dapat melakukan koordinasi menyiapkan data agregat kependudukan dan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4).
Ia juga mengingatkan agar sosialiasi terkait pilkada terus digencarkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

“Kemarin Pilpres 86 persen partisipasinya. Kalau Pemilukada harus di atas itu karena ini kan memilih kepala daerah harus lebih semangat lagi. Motivasinya pun berbeda karena partisipasi Inilah yang harus kita dorong supaya kalau bisa jangan turun dari Pilpres istilahnya harus ada semangat kita dalam membangun daerah, ” tegas Budi.

Budi juga meminta agar OPD terkait, camat dan Iurah, serta aparat Keamanan TNI dan POLRI dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu dalam hal pendistribusian dan penempatan logistik termasuk pendirian TPS agar diantisipasi dari kemungkinan bencana banjir.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.