BANGKA, Portal
Sebanyak dua lokasi disiapkan Pemkab Bangka, Kepulauan Bangka Belitung untuk pembangunan fasilitas pendidikan terpadu, sekolah rakyat.
Kepala Dinas Sosial Bangka, Bahrudin Bafa mengatakan, survei telah dilakukan dan mengerucut pada dua opsi yakni gedung eks Diklat dan lahan kosong di kawasan Pantai Rambak.
“Gedung eks Diklat saat ini tidak terpakai, ini memungkinkan dijadikan sekolah rakyat karena sudah ada bangunan yang tinggal direhab,” kata Bahrudin saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/10/2025).
Bahrudin menjelaskan, bangunan eks Diklat berada di Sungailiat dan sudah memiliki fasilitas seperti ruang kantor dan mushalla.
Sementara lahan di kawasan Pantai Rambak merupakan lahan kosong seluas 8 hektar yang harus dibangun baru.
“Lahan ini milik Pemda dan sudah bersertifikat sesuai persyaratan dari Kemensos,” ujar Bahrudin.
Dia mengungkapkan, lahan kosong tersebut semula dipersiapkan untuk pembangunan sekolah unggulan Garuda, tetapi akhirnya pemerintah pusat memilih lokasi di Belitung Timur.
“Sekarang kita usulkan lagi untuk sekolah rakyat dalam program Indonesia Pintar, di mana nantinya siswa diinapkan selama menempuh pendidikan,” jelas Bahrudin.
Pembangunan sekolah rakyat dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui Kemensos dengan konsep sekolah terpadu mulai jenjang SD, SMP hingga SMA.
Persiapan Pemda, lanjut Bahrudin, mencakup jenjang pendidikan yang akan disediakan untuk tahap awal.
“Sesuai kewenangan kabupaten, apakah dimulai dari SD dan SMP saja dulu, karena jenjang SMA kewenangannya pada provinsi,” ucap Bahrudin.
Dia menambahkan, Dinsos telah melakukan studi tiru ke Palembang, Sumatera Selatan yang sudah memulai penyediaan fasilitas sekolah rakyat.
Program Presiden Prabowo Subianto tersebut ditargetkan berjalan pada tahun ajaran baru medio Maret 2026 dengan menyasar warga kurang mampu karena seluruh pembiayaan ditanggung negara.
“Mengingat tahun ajaran baru yang sudah dekat, memang pertimbangan pada gedung eks Diklat karena hanya butuh rehab, kami berharap ini bisa jalan pada 2026 nanti,” beber Bahrudin.
Selain penyampaian proposal pada Kemensos, Dinas Sosial Bangka juga masih menunggu pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pilkada ulang 2025.
“Dari dua opsi lokasi, kami juga sampaikan dulu ke bupati yang akan dilantik beberapa hari lagi. Tentunya pimpinan nanti ada arahan lebih lanjut,” pungkas Bahrudin.
